oleh

Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyimpulkan Stabilitas Sistem Keuangan triwulan IV 2018 dalam kondisi normal

Jakarta, Putihhitam.com – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyimpulkan Stabilitas Sistem Keuangan tnwulan IV 2018 dalam kondisi normal. Hal ini berdasarkan hasil pemantauan lembaga anggota KSSK terhadap perkembangan perekonomian, moneter, fiskal, pasar keuangan, lembaga jasa keuangan, dan penjaminan simpanan.

Demikian kesimpulan Rapat Berkala KSSK dalam rangka koordinasi pemantauan dan pemeliharaan Stabilltas Sistem Keuangan (SSK) yang disampaikan hari ini, Selasa (29/1/2019) dalam konferensi pers yang dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah.

Meski demikian, menurut Sri Mulyani, KSSK mencermati beberapa potensi risiko baik yang berasal dari perekonomian global maupun domestik dalam bentuk pelemahan pertumbuhan ekonomi global.

“(Yakni) kebijakan ekonomi AS dan dampak sengketa dagang dengan Tiongkok, serta potensi berlanjutnya defisit trade balance dan current account dan segmentasi likuiditas,” ucapnya. Menyikapi hal tersebut, KSSK memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter, makroprudensial dan mikroprudensial dalam menjaga SSK dan mendukung momentum pertumbuhan ekonomi.

Selama triwulan IV 2018 KSSK telah berhasil mengendalikan SSK. Di bidang moneter, Bank Indonesia (BI) mengoptimalkan bauran kebijakan untuk pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar serta memperkuat koordinasi dengan Pemerintah untuk mengendalikan defisit transaksi berjalan.

“Kita terus optimalkan bauran kebijakan baik moneter atau makro prudiential, untuk menjaga inflasi dan stabilitas nilai tukar. Triwulan IV 2018 BI naikkan suku bunga (BI-7Day RR) sebesar 25 bps dengan level 6 persen pada November 2018. 

Kenaikan suku bunga ini konsisten dengan upaya pemerintah untuk turunkan Current Account Deficit (CAD) untuk mempertahankan daya tarik keuangan domestik. BI juga tempuh untuk menjaga kecukupan likuditas di rupiah atau pasar valas, dan memberlakukan DNDF mulai 1 November 2018,” jelas Perry Warjiyo.

Di bidang fiskal, APBN 2018 ditutup dengan kinerja yang baik dengan defisit lebih kecil, penerimaan negara di atas target, dan belanja negara yang sehat. Di sektor jasa keuangan, OJK senantiasa berupaya memperkuat kebijakan dan pengawasan terhadap sektor keuangan agar dapat meningkatkan perannya sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Di bidang penjaminan nasabah perbankan  Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap tren perkembangan suku bunga simpanan perbankan yang masih menunjukkan tren meningkat.

“KSSK telah melaksanakan diskusi publik pada triwulan IV 2018 dan melaksanakan simulasi pencegahan krisis sesuai rencana kerja tahunan 2018. Berdasarkan hasil simulasi krisis tersebut, KSSK telah berhasil menyepakati beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan,” papar Sri Mulyani. (Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed